Bandar Lampung, Lampung Wah – Pemerintah Kota Bandar Lampung kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut menjadi tonggak penting bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung sekaligus mencerminkan keberhasilan berbagai upaya pembenahan tata kelola keuangan yang dilakukan di bawah kepemimpinan Wali Kota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana bersama Wakil Wali Kota Hi. Deddy Amarullah.
Penyerahan LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan pada Jumat, 29 Mei 2026, bersama 14 pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.
Laporan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua BPK RI Perwakilan Lampung, Nugroho Heru Wibowo, S.E., M.Comm., CSFA, ACPA, CA, Ak., CFrA, kepada Wali Kota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana.
Dalam kesempatan tersebut, Eva Dwiana menyampaikan rasa syukur atas pencapaian yang berhasil diraih Pemerintah Kota Bandar Lampung. Menurutnya, opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah yang terus berkomitmen meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel.
“Prestasi ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah yang telah berupaya menjaga tata kelola keuangan agar tetap sesuai aturan dan prinsip akuntabilitas. Kami akan terus melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Keberhasilan meraih opini WTP tidak diperoleh secara instan. Pemerintah Kota Bandar Lampung selama beberapa tahun terakhir terus melakukan berbagai langkah strategis, mulai dari penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan disiplin administrasi keuangan, optimalisasi pengelolaan aset daerah, hingga peningkatan kualitas penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengelolaan keuangan daerah juga menjadi salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan efektivitas dan transparansi tata kelola pemerintahan.
Diketahui, opini WTP merupakan opini tertinggi yang diberikan BPK kepada pemerintah daerah yang laporan keuangannya dinilai telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Pencapaian ini sekaligus menjadi indikator positif meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengelola anggaran daerah secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
Dengan raihan opini WTP tersebut, Pemerintah Kota Bandar Lampung diharapkan dapat terus mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah guna mendukung percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Tapis Berseri.
(Redaksi Lampung Wah)
