Bandar Lampung, Lampung Wah –Pelayanan kesehatan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh dokter, tenaga kesehatan maupun fasilitas rumah sakit. Di balik setiap pelayanan yang diterima masyarakat, terdapat proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi tulang punggung operasional Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
Mulai dari penyediaan obat-obatan, penguatan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkes), jasa kebersihan, jasa keamanan, pemeliharaan kendaraan dinas hingga peningkatan sumber daya manusia kesehatan, seluruhnya membutuhkan dukungan anggaran yang dikelola secara efektif dan akuntabel.
Berdasarkan data resmi Realisasi Pengadaan Tahun Anggaran 2026, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung telah melaksanakan 24 paket pengadaan dengan total nilai mencapai Rp9.413.480.863 yang bersumber dari APBD dan BLUD.
Sebagai pimpinan organisasi perangkat daerah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dr. Edwin Rusli, M.KM., memegang tanggung jawab strategis dalam memastikan seluruh program dan pengadaan tersebut berjalan sesuai perencanaan, ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Belanja Obat Mendominasi Pengadaan
Data pengadaan menunjukkan sektor obat-obatan masih menjadi prioritas utama.
Dua paket terbesar berasal dari pengadaan melalui Erlangga Edi Laboratories senilai Rp4.113.682.413 dan Lucas Djaja sebesar Rp1.739.401.397.
Total realisasi belanja obat mencapai Rp5.853.083.810, atau lebih dari 62 persen dari seluruh nilai pengadaan yang telah berjalan.
Sementara berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), paket tersebut memiliki total pagu Rp6.538.589.304 yang diperuntukkan bagi:
• Penyediaan Obat Program Gizi Tahun 2026.
• Penyediaan Obat Program Kesehatan Anak Tahun 2026.
• Penyediaan Obat Program Kesehatan Ibu Tahun 2026.
Besarnya alokasi tersebut menunjukkan bahwa penguatan pelayanan kesehatan dasar masih menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Lampung.
Kebersihan dan Keamanan Menjadi Bagian dari Pelayanan
Pelayanan kesehatan yang baik juga ditentukan oleh lingkungan yang bersih dan aman.
Data SIRUP memperlihatkan Belanja Jasa Tenaga Kebersihan memiliki total pagu Rp1.782.000.000, sementara realisasi pengadaan mencapai Rp1.491.204.000.
Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan operasional, antara lain:
• Honorarium tenaga pendukung kantor.
• Pembayaran angkut sampah.
• Retribusi sampah.
• Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah.
Sementara itu, Belanja Jasa Tenaga Keamanan memiliki pagu Rp1.209.648.000, dengan realisasi sebesar Rp1.032.372.000 untuk mendukung keamanan lingkungan kerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
Kedua paket tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kenyamanan pelayanan kepada masyarakat.
Penguatan Laboratorium Hingga Sarana Penunjang
Selain obat-obatan dan jasa penunjang, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung juga mengalokasikan anggaran untuk memperkuat Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkes).
Beberapa paket yang telah berjalan meliputi:
Belanja Modal Alat Laboratorium Umum Rp36.297.000.
Belanja Modal Alat Pendingin Rp69.264.000.
Belanja Modal Alat Kantor BLUD Rp33.294.450.
Belanja Modal Alat Rumah Tangga BLUD Rp21.694.950.
Belanja Modal Mebel BLUD Rp50.404.589.
Pengadaan alat tulis kantor dan kebutuhan operasional laboratorium.
Selain itu terdapat pula paket pemeliharaan gedung kantor, pembangunan gedung, pemeliharaan kendaraan dinas, penyediaan makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan kesehatan, kegiatan SDMK senilai Rp250.800.000 serta belanja sewa hotel sebesar Rp102.180.000.
Pengelolaan Anggaran Menjadi Bagian dari Kepercayaan Publik
Pakar Administrasi dan Kebijakan Publik Universitas Lampung, Prof. Dr. Budiyono, M.Si., mengatakan bahwa keterbukaan informasi pengadaan merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Semakin terbuka sebuah proses pengadaan, semakin besar pula ruang partisipasi masyarakat untuk mengawasi penggunaan anggaran. Pengawasan tersebut bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan setiap kebijakan benar-benar menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik,” ujarnya.
Menurutnya, sektor kesehatan merupakan bidang yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat sehingga efektivitas penggunaan anggaran harus menjadi perhatian bersama.
Kepemimpinan yang Selalu Berada dalam Sorotan Publik
Dengan total realisasi pengadaan mencapai Rp9,41 miliar dan masih adanya sejumlah paket yang berstatus on process, publik tentu berharap seluruh proses dapat diselesaikan secara profesional, tepat waktu dan sesuai spesifikasi.
Harapan tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab moral sekaligus administratif yang melekat pada setiap penyelenggara pemerintahan, termasuk jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di bawah kepemimpinan dr. Edwin Rusli, M.KM.
Keterbukaan data pengadaan yang dapat diakses masyarakat menunjukkan komitmen terhadap transparansi. Namun pada saat yang sama, keterbukaan tersebut juga menghadirkan ruang pengawasan yang sehat agar setiap proses tetap berjalan sesuai prinsip efektif, efisien, transparan, terbuka, adil, bersaing dan akuntabel.
Di tengah besarnya harapan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas, setiap paket pengadaan bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran. Ia adalah wujud kepercayaan publik yang dititipkan kepada penyelenggara negara. Karena itu, keberhasilan sesungguhnya tidak hanya diukur dari terserapnya anggaran atau selesainya sebuah paket pekerjaan, melainkan dari hadirnya obat ketika dibutuhkan, laboratorium yang semakin siap melayani, lingkungan kerja yang bersih dan aman, serta pelayanan kesehatan yang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Provinsi Lampung.
(TIM RED)
