BANDAR LAMPUNG, Lampung Wah — Pemerintah Provinsi Lampung kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut, Provinsi Lampung berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Jumat (12/6/2026).
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 diserahkan langsung oleh Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI, Novy Gregory Antonius Pelenkahu, kepada Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan bahwa laporan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 telah disusun dan diaudit oleh BPK RI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta batas waktu yang telah ditetapkan.
“Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan BPK RI merupakan hasil kerja keras kita bersama, baik OPD sebagai entitas akuntansi, OPD sebagai entitas pelaporan, maupun DPRD sebagai pihak legislatif,” ujar Gubernur Mirza.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut bukan hanya menjadi sebuah pencapaian, tetapi juga bukti nyata komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“WTP bukan sekadar penghargaan, tetapi menjadi penguat kualitas tata kelola pemerintahan yang baik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah,” katanya.
Gubernur Mirza menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan keuangan daerah. Lebih dari itu, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menghadirkan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat Lampung.
“Opini WTP adalah instrumen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan agar semakin baik, transparan, dan akuntabel. Pemerintah tetap fokus pada tujuan utama, yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, mempertahankan predikat WTP membutuhkan komitmen berkelanjutan dari seluruh jajaran pemerintahan. Penguatan sistem informasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta budaya akuntabilitas harus terus dibangun di seluruh lini pemerintahan daerah.
“Meraih WTP adalah sebuah pencapaian, namun mempertahankannya membutuhkan komitmen bersama,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mirza juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPK RI, khususnya BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, yang telah melakukan pemeriksaan serta memberikan rekomendasi perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, rekomendasi dari BPK menjadi masukan penting bagi Pemerintah Provinsi Lampung untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Diraihnya opini WTP ke-12 kali berturut-turut ini menjadi bukti konsistensi Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Provinsi Lampung pun berkomitmen menjadikan capaian tersebut sebagai momentum untuk terus berbenah, menjaga kepercayaan publik, dan memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat Lampung.
Keberhasilan ini diharapkan semakin memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat menuju Lampung Maju dan Indonesia Emas 2045.
(Redaksi Lampung Wah)
