BANDAR LAMPUNG, Lampung Wah — Empat hari menjelang Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, atmosfer kemerdekaan mulai menyelimuti Bumi Ruwa Jurai. Jalan-jalan protokol molek dihiasi umbul-umbul, bendera Merah Putih berkibar tegap di setiap sudut perkantoran, dan baliho-baliho megah berukuran raksasa dari para pejabat Pemerintah Provinsi Lampung berdiri megah di berbagai persimpangan jalan utama, lengkap dengan senyum mengembang dan ucapan Dirgahayu Republik Indonesia.
Di atas kertas, Pemerintah Provinsi Lampung memang layak menerima apresiasi dan tepuk tangan meriah. Laporan resmi Badan Pusat Statistik (BPS) menyuguhkan deretan angka capaian pembangunan yang sangat memukau dan manis untuk dibacakan dalam pidato upacara bendera 17 Agustus mendatang.
Persentase penduduk miskin di Lampung pada September 2025 berhasil ditekan menjadi 9,66 persen, turun signifikan dari 10,63 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya. Jumlah warga yang berada di bawah garis kemiskinan pun berkurang sebanyak 79,17 ribu jiwa. Dari sudut pandang ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Lampung per Februari 2026 juga tercatat melorot ke angka 3,95 persen, diiringi peningkatan proporsi pekerja sektor formal yang kini menyentuh 31,09 persen.Di atas podium, angka-angka tersebut adalah piala kemenangan.
Laporan kinerja terlihat berkilau, grafik pembangunan bergerak naik, dan narasi keberhasilan digaungkan dengan sangat nyaring.Namun, di luar ruang rapat ber-AC dan balik meja para pemangku kebijakan, masyarakat Lampung hidup dalam dimensi realita yang sangat berbeda.
Sebab, angka-angka cantik di atas kertas laporan pemerintah tidak pernah secara otomatis mengenyangkan perut warga yang lapar, tidak menurunkan harga beras di pasar, dan tidak menambal jalan-jalan berlubang di pelosok desa.
Jika momentum Peringatan HUT RI ini jujur dipakai untuk melakukan refleksi, ada jurang pemisah yang amat lebar antara keberhasilan statistik pemerintah dengan apa yang saban hari dirasakan oleh rakyat di akar rumput.
Pengangguran Dipuji Melorot, Tapi Berapa Gaji yang Dibawa Pulang?
Pemerintah berbangga hati karena angka pengangguran berhasil ditekan hingga di bawah 4 persen. Sebuah klaim yang sepintas terdengar begitu menenangkan. Namun, mari kita bedah lebih dalam struktur ketenagakerjaan di Lampung saat ini.
Data BPS memperlihatkan fakta bahwa proporsi pekerja formal baru menyentuh angka 31,09 persen. Artinya, hampir 69 persen masyarakat Lampung masih menggantungkan hidupnya pada sektor informal, menjadi pekerja paruh waktu (31,45 persen), setengah penganggur (8,62 persen), atau buruh lepas harian di sektor pertanian dan perkebunan (44,03 persen).Persoalan utama rakyat Lampung hari ini bukan lagi sekadar “punya pekerjaan atau tidak”, melainkan kualitas dari pekerjaan itu sendiri.
Apakah pekerjaan tersebut memberikan penghasilan yang manusiawi? Apakah ada jaminan keselamatan kerja dan kepastian masa depan? Jawabannya tercermin dari kondisi harian warga.
Ketika inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau mencapai 5,19 persen secara tahunan, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya melambung tinggi hingga 9,91 persen, daya beli masyarakat sebenarnya sedang berada dalam kondisi tercekik.Rakyat tidak berbelanja kebutuhan dapur menggunakan angka statistik; rakyat membeli beras, minyak goreng, dan lauk-pauk menggunakan uang tunai yang nilainya makin kempis dari hari ke hari.
Penghasilan buruh dan petani yang stagnan terus tergerus oleh melambungnya biaya hidup. Pemerintah sibuk mencatat penyerapan tenaga kerja, tetapi seolah tutup mata terhadap fenomena “kerja keras bagai kuda, tapi hasil tetap jauh dari cukup”.
Mulus di Pusat Kota, Bobrok dan Menderita di Pelosok Desa
Isu infrastruktur juga menjadi cermin retak dari klaim keberhasilan pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Lampung secara berkala memamerkan selesainya berbagai proyek jalan, jembatan, dan sarana publik. Jalan-jalan protokol di pusat kota dan kawasan sekitar pusat pemerintahan memang terlihat mulus dan nyaman dilalui kendaraan dinas.
Namun, bagaimana dengan nasib masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kekuasaan?
Kenyataan pahit masih dialami oleh warga di kawasan pesisir, pedalaman, dan wilayah perbatasan kabupaten. Akses jalan di daerah-daerah tersebut masih banyak yang rusak parah, berlubang, dan berubah menjadi kubangan lumpur saat hujan tiba.
Jalan rusak ini bukan sekadar persoalan kenyamanan berkendara, melainkan urusan perut dan urusan nyawa.Akibat jalan yang tak kunjung diperbaiki secara permanen, para petani kopi, jagung, sawit, dan sayuran harus mengeluarkan biaya transportasi yang sangat tinggi untuk mengangkut hasil panen mereka ke kota.
Harga jual di tingkat petani jatuh, sementara harga kebutuhan di desa melonjak mahal akibat tingginya biaya logistik.Belum lagi ketika ada warga sakit yang harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD); perjalanan yang seharusnya memakan waktu satu jam bisa membengkak menjadi tiga hingga empat jam karena kondisi jalan yang memprihatinkan.
Kemerdekaan infrastruktur yang digembar-gemborkan pemerintah ternyata baru menjadi hak istimewa warga perkotaan, sementara masyarakat desa terus-menerus disuguhi kado janji manis perbaikan jalan.
Pendidikan dan Kesehatan: Beban Ekonomi yang Masih Membayangi
Pada sektor pelayanan dasar, cerita yang berkembang juga tidak kalah kontradiktifnya. Pemerintah mencatatkan angka penurunan biaya pada kelompok pendidikan dalam beberapa periode BPS sepanjang 2026.
Namun, klaim murahnya biaya pendidikan ini belum mampu menjawab persoalan mendasar: kesetaraan kualitas dan fasilitas sekolah.Kondisi ruang kelas yang lapuk, keterbatasan sarana laboratorium dan komputer, hingga ketimpangan kualitas tenaga pengajar antara kota dan desa masih menjadi pemandangan umum di sekolah-sekolah pedesaan.
Anak-anak di desa dituntut bersaing di era digital, tetapi jangankan jaringan internet yang stabil, fasilitas penunjang belajar paling mendasar pun kerap tak memadai.Begitu pula di sektor pelayanan kesehatan.
Meskipun inflasi kelompok kesehatan tercatat berada di kisaran 2,80 persen, akses masyarakat terhadap layanan medis yang cepat, layak, dan tanpa hambatan birokrasi masih menjadi perjuangan berat.
Di RSUD dan fasilitas kesehatan daerah, keluhan mengenai antrean yang mengular, rumitnya klaim jaminan kesehatan, ketersediaan obat-obatan dasar yang kerap kosong, hingga perlakuan diskriminatif antara pasien berkecukupan dan pasien kurang mampu masih sering terdengar.
Rakyat tidak butuh klaim bahwa fasilitas kesehatan sudah tersebar luas; rakyat butuh kepastian bahwa ketika mereka atau anak mereka sakit, mereka bisa mendapatkan perawatan yang manusiawi tanpa perlu mencari “orang dalam”.
Untuk Siapa Sebenarnya Anggaran Triliunan Rupiah Dikelola?
Pada akhirnya, seluruh catatan kritis di atas bermuara pada satu pertanyaan paling krusial yang layak ditanyakan menjelang HUT ke-81 RI: Untuk siapa sebenarnya triliunan rupiah uang rakyat dalam APBD dikelola oleh Pemerintah Provinsi Lampung?
Setiap rupiah yang dianggarkan oleh pemerintah daerah adalah keringat rakyat yang dipungut melalui pajak kendaraan, pajak retribusi, dan porsi dana alokasi publik. Maka, tolok ukur utama dari kesuksesan pengelolaan anggaran negara bukanlah dari seberapa cepat anggaran itu terserap, seberapa banyak piagam penghargaan yang didapat dari pusat, atau seberapa banyak proyek fisik yang diresmikan dengan pita merah putih.
Tolok ukur sejati dari anggaran publik adalah kemanfaatan nyata bagi rakyat miskin dan kelas pekerja.Pemerintah Provinsi Lampung tidak boleh menjadikan peringatan 17 Agustus sekadar ajang perayaan seremonial tahunan untuk saling melempar pujian di antara pejabat.
Peringatan HUT RI seharusnya menjadi panggung pembuktian rasa malu dan evaluasi total.Jabatan dan kewenangan yang dipegang oleh para pejabat adalah amanah sementara, bukan instrumen untuk menumpuk kekayaan pribadi, mempercantik citra di media sosial, atau memfasilitasi kepentingan kelompok tertentu di atas penderitaan masyarakat luas.
Kembalikan Hakikat Kemerdekaan kepada WargaMerdeka bukan hanya berarti bebas dari penjajahan kolonial 81 tahun silam. Bagi masyarakat Lampung hari ini, kemerdekaan memiliki arti yang sangat konkrit dan bersahaja:
Merdeka Dapur: Ketika seorang kepala keluarga bekerja keras dan upah yang diterimanya mampu membeli beras serta kebutuhan hidup tanpa harus terjerat utang pinjaman online atau rentenir.
Merdeka Jalan: Ketika para petani di pelosok desa bisa mengangkut hasil bumi mereka di atas jalan yang mulus dan layak, sehingga jerih payah mereka terbayar dengan harga jual yang pantas.
Merdeka Pendidikan dan Kesehatan: Ketika seorang anak desa bisa mendapatkan pendidikan berkualitas tinggi dan orang tua tak perlu panik ditolak saat berobat ke rumah sakit.
Merdeka Layanan: Ketika rakyat kecil bisa mengurus izin, administrasi, dan bantuan pemerintah secara cepat tanpa harus dipersulit atau dimintai “uang pelicin”.
Pemerintah Provinsi Lampung perlu membuktikan bahwa keberhasilan angka statistik yang mereka pamerkan bukan sekadar fatamorgana di atas kertas laporan.
Turunlah dari kendaraan dinas yang nyaman, lepaskan kacamata kaku indikator makro, dan datanglah ke pasar-pasar tradisional, ke sawah-sawah yang kekeringan, ke sekolah-sekolah di pelosok desa, serta ke rumah-rumah warga yang dindingnya masih terbuat dari geribik.
Di sanalah wajah Lampung yang sebenarnya berada: bukan daerah yang gagal, tetapi daerah yang masyarakatnya masih terus menagih janjinya untuk benar-benar merdeka dari kemiskinan, ketimpangan, dan kesewenang-wenangan birokrasi.
(Red)
