Korupsi

Lampung Selatan, Lampung Wah — Transparansi anggaran merupakan hak paling mendasar bagi setiap warga negara. Namun, apa yang terjadi ketika lembar laporan keuangan publik justru dipenuhi teka-teki transaksi manual, hitungan jam kerja yang melonjak tajam, hingga indikasi pemecahan paket pekerjaan? Hasil penelusuran mendalam Tim terhadap 78 dokumen realisasi APBD Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan Tahun […]

Bandar Lampung, Lampung Wah — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung menemukan persoalan dalam pelaksanaan 25 paket pekerjaan Belanja Tidak Terduga (BTT) pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandar Lampung. Nilai kelebihan pembayaran yang ditemukan BPK mencapai Rp1.794.702.264,16. Temuan tersebut berasal dari pemeriksaan terhadap pekerjaan yang berkaitan dengan penanganan tanggap darurat bencana banjir. BPK […]

BANDAR LAMPING, LAMPUNG WAH – Gokil. Gue baca berita UIN Raden Intan Lampung bukannya sedih, tapi malah pengin apply jadi vendor komputer di sana. Anggarannya ugal-ugalan! Total pengadaan kampus mencapai Rp 22,9 miliar, dan Rp 9,82 miliar melayang cuma buat sewa komputer dan laptop. Ini kampus atau studio visual effects Hollywood? Yang paling juara itu […]

KALIANDA, Lampung Wah — Siapa bilang mencari uang miliaran rupiah itu susah? Di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Lampung Selatan, anggaran APBD bernilai Rp2,68 miliar untuk Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu menjadi sorotan setelah data pengadaan publik menunjukkan nilai anggaran yang sangat besar serta jadwal pelaksanaan yang tercatat dalam waktu relatif singkat. Berdasarkan data […]

LAMPUNG WAH | LAMPUNG SELATAN — Hampir setengah miliar rupiah anggaran APBD tercatat dalam realisasi pengadaan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan Data Realisasi INAPROC yang tersinkron pada 8 Agustus 2026 pukul 03.03 WIB, terdapat 41 paket pengadaan dengan total nilai Rp498.974.418. Seluruhnya tercatat menggunakan metode E-Purchasing […]

Di Balik Prestasi WTP Mesuji, Bom Waktu Korupsi di Anggaran PUPR 2024. Investigasi mendalam mengungkap dugaan korupsi di Dinas PUPR Mesuji di balik prestasi WTP. Temuan janggal BPK terkait belanja solar fiktif Rp9,3 Miliar menjadi alarm serius untuk potensi penyelewengan APBD 2024.
Investigasi mendalam mengungkap dugaan korupsi di Dinas PUPR Mesuji di balik prestasi WTP. Temuan janggal BPK terkait belanja solar fiktif Rp9,3 Miliar menjadi alarm serius untuk potensi penyelewengan APBD 2024.

Catatan: Deskripsi langsung menyoroti kata kunci utama: korupsi, PUPR Mesuji, WTP, BPK, solar fiktif, dan APBD 2024.

Fantastis! Setda Way Kanan Gelontorkan Rp 7,7 Miliar Hanya Untuk Sewa Mobil.Terkuak! Setda Way Kanan gelontorkan Rp 7,7 Miliar untuk sewa mobil dinas. Angka fantastis ini bisa sewa 60+ mobil mewah! Indikasi pemborosan anggaran di Way Kanan? Simak selengkapnya.

KADIS DPLH Bungkam, Dugaan Korupsi di Pesawaran Semakin Menguat. membongkar dugaan korupsi sistematis dalam Rencana Umum Pengadaan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup (DPLH) Kabupaten Pesawaran untuk APBD 2024. Dengan total anggaran Rp 2,45 miliar, analisis mengungkap modus operandi busuk seperti penggelembungan harga (mark-up) brutal pada sewa alat berat dan pakaian dinas, serta pemecahan puluhan paket pengadaan untuk menghindari lelang terbuka. Dugaan semakin diperkuat dengan alokasi anggaran swakelola yang tidak wajar dan berpotensi fiktif. Kepala Dinas DLH, Dra. Linda Sari, M.M., memilih bungkam saat dikonfirmasi, menambah kecurigaan publik atas praktik lancung yang merugikan keuangan negara.

DUGAAN KORUPSI DINAS KESEHATAN TANGGAMUS: Proyek Diatur, Anggaran Janggal, Puskesmas Diduga Diperas. Dugaan korupsi sistematis di Dinas Kesehatan Tanggamus terbongkar. Melibatkan pengaturan lelang proyek DAK, kejanggalan anggaran miliaran, hingga dugaan pungli yang menyasar 24 Puskesmas. Nama Kepala Dinas Taufik Hidayat menjadi sorotan utama.

Aroma Busuk Korupsi di Proyek Pasar Tematik: Puluhan Miliar Uang Rakyat Terancam Lenyap. Dugaan korupsi mega proyek Pasar Tematik Wisata Lampung Barat senilai Rp 68 miliar mencuat. Nama PPK Salaffudin terseret dalam pusaran sengkarut, mulai dari modus pemecahan paket hingga nilai kontrak yang fatalnya melebihi HPS.