TANGGAMUS, LAMPUNG WAH — Kemerdekaan Indonesia memasuki usia ke-81 tahun. Delapan dekade lebih setelah Proklamasi, makna kemerdekaan tidak lagi sebatas terbebas dari penjajahan. Di daerah seperti Kabupaten Tanggamus, kemerdekaan diuji dari pertanyaan yang jauh lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari: apakah pembangunan semakin merata, apakah masyarakat semakin sejahtera, apakah pelayanan pemerintah semakin mudah, dan apakah setiap warga memiliki kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?Pertanyaan itu menjadi relevan di tengah perjalanan pembangunan Kabupaten Tanggamus yang menunjukkan sejumlah capaian positif, namun pada saat yang sama masih menyisakan pekerjaan rumah. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus, Eko Didi Armadi, S.E., M.M., memandang HUT ke-81 RI sebagai momentum untuk menerjemahkan semangat kemerdekaan ke dalam kerja nyata pemerintahan.
Bagi Eko Didi Armadi, kemerdekaan yang dinikmati generasi sekarang membawa konsekuensi berupa tanggung jawab untuk menjaga, mengisi dan meneruskannya melalui pengabdian sesuai tugas masing-masing.“Semangat kemerdekaan harus kita isi dengan kerja nyata. Bagi aparatur pemerintah, salah satu bentuk perjuangan hari ini adalah memberikan pelayanan yang baik, bekerja secara profesional dan memastikan setiap tugas yang kita jalankan memberikan manfaat bagi masyarakat,” demikian perspektif Eko Didi Armadi dalam memaknai momentum kemerdekaan.
Tanggamus Membaik, tetapi Belum Saatnya Berpuas DiriData pembangunan menunjukkan Tanggamus sedang bergerak. Sejumlah indikator sosial-ekonomi mengalami perbaikan. IPM Tanggamus pada 2025 mencapai 71,36, meningkat dari 70,54 pada 2024. Capaian ini menjadi gambaran adanya perbaikan pada dimensi pembangunan manusia, meski kualitas pendidikan, kesehatan dan daya beli tetap harus terus diperkuat.
Dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi Tanggamus pada 2025 tercatat 4,87 persen, meningkat dibandingkan 2024 yang berada di angka 4,01 persen. Angka kemiskinan juga turun menjadi sekitar 10,10 persen.Namun, angka tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pekerjaan pemerintah belum selesai. Kemiskinan masih berada di atas 10 persen.
Artinya, masih terdapat masyarakat yang membutuhkan intervensi pemerintah agar dapat memperoleh akses ekonomi, pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial yang lebih baik.
Karena itu, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari naiknya angka pertumbuhan ekonomi. Yang lebih penting adalah seberapa jauh pertumbuhan tersebut mampu menciptakan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkecil kesenjangan antarwilayah.
Struktur ekonomi Tanggamus masih didominasi sektor primer seperti pertanian, kehutanan dan perikanan. Penguatan industri pengolahan dan hilirisasi menjadi salah satu peluang agar komoditas daerah tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat.
Kemerdekaan Harus Terasa di Desa dan Rumah Tangga
Di titik inilah makna kemerdekaan yang disampaikan Eko Didi Armadi menjadi penting. Kemerdekaan tidak cukup dirasakan di pusat pemerintahan atau dalam seremoni tahunan. Ukuran sederhananya justru berada di tengah masyarakat: petani yang memperoleh akses pasar lebih baik, nelayan yang mendapatkan dukungan usaha, anak-anak yang dapat bersekolah, keluarga yang memperoleh pelayanan kesehatan, pelaku UMKM yang mampu mengembangkan usaha, serta masyarakat desa yang merasakan manfaat pembangunan.
Tanggamus memiliki wilayah yang luas dengan karakter geografis dan potensi ekonomi yang beragam. Karena itu, pemerataan menjadi salah satu tantangan utama pembangunan. Pemerintah daerah juga menempatkan peningkatan produktivitas melalui pembangunan infrastruktur dan investasi sebagai bagian penting dalam arah pembangunan ke depan, termasuk melalui hilirisasi komoditas, penguatan pertanian dan perikanan, UMKM, pariwisata serta industri pengolahan.
Bagi Eko Didi Armadi, agenda tersebut pada akhirnya kembali kepada satu tujuan, yakni bagaimana pemerintah mampu menghadirkan manfaat pembangunan secara nyata bagi masyarakat.
Infrastruktur Bukan Sekadar Jalan, tetapi Jalan Menuju KesejahteraanPembangunan infrastruktur juga menjadi bagian penting dalam perjalanan Tanggamus. Jalan dan konektivitas bukan hanya persoalan fisik.
Bagi masyarakat pedesaan, jalan berkaitan langsung dengan biaya distribusi hasil pertanian, akses menuju sekolah dan fasilitas kesehatan, hingga peluang membuka aktivitas ekonomi baru.Karena itu, pembangunan infrastruktur harus dipandang sebagai instrumen untuk membuka akses dan memperkecil kesenjangan antarwilayah. Ketika akses semakin baik, hasil produksi masyarakat lebih mudah keluar dari sentra produksi, wisatawan lebih mudah menjangkau destinasi, investasi lebih terbuka dan pelayanan pemerintah dapat menjangkau masyarakat secara lebih efektif.
Dengan kata lain, pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari upaya menghadirkan makna kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari.Kesehatan: Ukuran Kemerdekaan yang Paling Dekat dengan RakyatKemerdekaan juga tidak dapat dipisahkan dari kesehatan. Masyarakat yang sehat memiliki peluang lebih besar untuk belajar, bekerja dan meningkatkan kesejahteraannya. Sebaliknya, persoalan kesehatan dapat menjadi beban sosial dan ekonomi bagi keluarga.
Tanggamus masih menghadapi tantangan kesehatan masyarakat, termasuk penanggulangan tuberkulosis (TB). Data yang diberitakan pada 2026 menyebut estimasi kasus TB di Tanggamus mencapai 2.532 kasus, sementara yang telah ditemukan sekitar 960 kasus. Angka tersebut menunjukkan pentingnya penguatan penemuan kasus dan penanganan secara berkelanjutan.
Karena itu, pembangunan kesehatan harus terus berjalan beriringan dengan pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Semangat kemerdekaan dalam bidang kesehatan berarti memastikan masyarakat, termasuk mereka yang berada jauh dari pusat pemerintahan, memiliki kesempatan memperoleh layanan kesehatan yang layak.
Pelayanan Publik: Wajah Pemerintah yang Langsung Dilihat MasyarakatBagi seorang pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah, persoalan pelayanan publik memiliki dimensi yang sangat penting. Sebab, masyarakat tidak selalu berhadapan langsung dengan kebijakan makro pemerintah. Yang mereka rasakan justru pelayanan ketika mengurus administrasi, memperoleh informasi, mendapatkan fasilitas pemerintahan atau menyampaikan kebutuhan dan keluhan.
Karena itu, birokrasi dituntut tidak hanya bekerja sesuai prosedur, tetapi juga mampu memberikan pelayanan yang efektif, responsif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah juga terus mendorong pemanfaatan data statistik sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan agar kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Semangat tersebut sejalan dengan makna kemerdekaan yang lebih substantif: negara hadir bukan hanya melalui program, tetapi melalui pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Dari Aparatur untuk Tanggamus
Sebagai Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus, Eko Didi Armadi berada dalam bagian birokrasi yang menopang jalannya roda pemerintahan daerah. Karena itu, pesan kemerdekaan yang ia tekankan tidak berhenti pada slogan.Setiap aparatur memiliki peran masing-masing. Ada yang bekerja merancang kebijakan, memberikan pelayanan, mengelola administrasi, menjaga fasilitas pemerintahan, mengelola program pembangunan hingga memastikan pelayanan dasar berjalan. Jika seluruh bagian tersebut bekerja dengan disiplin dan integritas, maka birokrasi akan menjadi mesin pelayanan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Menurut Eko Didi Armadi, semangat kemerdekaan harus menjadi energi untuk memperbaiki kualitas kerja dari waktu ke waktu.“Jangan sampai kemerdekaan hanya kita maknai sebagai sebuah peringatan setiap tahun. Justru setiap hari kita harus mengisinya melalui pekerjaan dan pengabdian yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” menjadi pesan yang relevan dengan posisi aparatur sebagai pelayan publik.81 Tahun Indonesia Merdeka, Apa yang Harus Dikejar Tanggamus?HUT ke-81 RI akhirnya bukan sekadar momentum untuk melihat sejauh mana Tanggamus telah berkembang, tetapi juga untuk berani melihat apa yang masih kurang.
Pertumbuhan ekonomi sudah bergerak, IPM meningkat dan kemiskinan menurun. Namun, tantangan pemerataan, kualitas sumber daya manusia, kesehatan, lapangan kerja, infrastruktur, hilirisasi dan kualitas pelayanan publik masih membutuhkan kerja bersama.
Di situlah kemerdekaan memperoleh makna yang lebih dalam. Bagi masyarakat, kemerdekaan adalah kesempatan untuk hidup lebih baik. Bagi pemerintah, kemerdekaan adalah amanah untuk memastikan kesempatan itu tidak hanya dinikmati sebagian orang.Dan bagi aparatur seperti Eko Didi Armadi, S.E., M.M., kemerdekaan adalah panggilan untuk terus bekerja, melayani dan menjaga agar roda pemerintahan bergerak menuju kepentingan masyarakat.
Sebab setelah 81 tahun Indonesia merdeka, perjuangan belum selesai. Perjuangannya kini bukan merebut kemerdekaan, melainkan memastikan kemerdekaan benar-benar terasa dalam kehidupan rakyat.
LAMPUNG WAH — Suara Anda, Berita Kami.
