LAMPUNG SELATAN, LAMPUNG WAH — Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan kembali memperkuat jajaran birokrasi di sektor kesehatan. Devi Arminanto, S.K.M., M.M., resmi dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan.Kepastian tersebut tercantum dalam materi ucapan resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 5 Agustus 2026.
Keluarga besar Dinas Kesehatan Lampung Selatan menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas pelantikan Devi Arminanto sebagai kepala dinas.Pelantikan tersebut sekaligus menandai kembalinya Devi ke posisi definitif di sektor kesehatan setelah sebelumnya menjalani sejumlah penugasan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
Devi bukan nama baru dalam jajaran birokrasi kesehatan Lampung Selatan. Ia sebelumnya pernah dipercaya menjabat Kepala Dinas Kesehatan setelah mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada 2023.Perjalanan kariernya kemudian berlanjut ke sejumlah posisi lainnya. Pada 2025, Devi dipercaya menjabat Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan.
Selanjutnya, pada Februari 2026, ia kembali dipercaya menangani sektor kesehatan setelah menerima Surat Keputusan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan sekaligus mengemban tugas sebagai Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan.Dengan pengalaman tersebut, amanah sebagai kepala dinas definitif kini datang setelah Devi menjalani proses dan dinamika birokrasi yang cukup panjang di lingkungan Pemkab Lampung Selatan.
Tantangan Pelayanan Kesehatan MenantiJabatan Kepala Dinas Kesehatan bukan sekadar posisi administratif. Dinas Kesehatan merupakan perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pelayanan puskesmas, kesehatan ibu dan anak, imunisasi, pengendalian penyakit, sanitasi, pemenuhan tenaga kesehatan hingga penguatan sistem pelayanan kesehatan.
Pada awal 2026, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menekankan pentingnya pejabat di sektor kesehatan memahami kondisi riil masyarakat dan bekerja dengan hati.Pesan tersebut disampaikan dalam agenda pelantikan pejabat struktural dan kepala puskesmas yang dilakukan pemerintah daerah.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah daerah juga menekankan komitmen “Lamsel Betik” atau Bebas Transaksi Ilegal dan Korupsi dalam pengelolaan pemerintahan dan anggaran.Pesan itu menjadi pekerjaan penting bagi kepemimpinan Devi. Sebab, kualitas pelayanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fasilitas dan tenaga medis, tetapi juga oleh ketepatan kebijakan, distribusi layanan, pengelolaan program serta pengawasan anggaran.
Target Sanitasi dan Desa SehatSalah satu pekerjaan rumah yang masih menjadi perhatian Dinas Kesehatan Lampung Selatan adalah percepatan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).Berdasarkan pemberitaan ANTARA pada 24 Juli 2026, Dinas Kesehatan Lampung Selatan menargetkan 75 persen desa menerapkan STBM sepanjang 2026.
Saat itu, sebanyak 55 desa di 17 kecamatan telah ditetapkan sebagai desa STBM. Percepatan dilakukan melalui pemicuan, pendampingan serta sosialisasi kepada masyarakat.Program STBM mencakup lima pilar, yakni penghentian praktik buang air besar sembarangan, kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengelolaan sampah serta pengelolaan limbah cair rumah tangga.
Target tersebut membutuhkan koordinasi lintas sektor yang kuat, mulai dari pemerintah kecamatan dan desa, tenaga kesehatan hingga masyarakat.Karena itu, kepemimpinan definitif di Dinas Kesehatan diharapkan mampu memastikan program tidak berhenti pada pencapaian angka administratif, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan perilaku dan lingkungan yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat.
Capaian Imunisasi Jadi ModalDi sisi lain, Lampung Selatan juga mencatat capaian positif dalam program percepatan penurunan jumlah anak zero dose atau anak yang belum mendapatkan imunisasi dasar.Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melaporkan hingga Mei 2026 sebanyak 4.626 anak telah mendapatkan imunisasi kejar dengan capaian mencapai 99,9 persen dari target sasaran.
Lampung Selatan juga disebut menjadi salah satu daerah yang ditunjuk sebagai pilot project nasional dalam upaya percepatan penurunan jumlah anak zero dose.Capaian tersebut menjadi modal penting sekaligus tantangan bagi kepemimpinan Devi ke depan.
Keberhasilan program tidak cukup hanya tercermin dalam angka capaian, tetapi juga harus dipastikan berkelanjutan hingga wilayah terpencil dan kelompok masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan akses pelayanan kesehatan.Penguatan Puskesmas Harus Menjadi PrioritasSebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dasar, keberadaan puskesmas menjadi salah satu indikator penting keberhasilan Dinas Kesehatan.
Pada Februari 2026, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menyerahkan Surat Perintah Tugas kepada 28 Kepala UPTD Puskesmas sebagai bagian dari penataan organisasi sekaligus penguatan pelayanan kesehatan tingkat pertama.
Keberadaan 28 UPTD Puskesmas tersebut menempatkan Dinas Kesehatan pada posisi strategis untuk memastikan pelayanan kesehatan dasar berjalan merata di seluruh wilayah.Tantangannya tidak sederhana. Pemerintah daerah harus memastikan setiap puskesmas memiliki dukungan tenaga kesehatan, ketersediaan obat, peralatan medis, sistem rujukan serta dukungan operasional yang memadai.
Kepala Dinas Kesehatan dituntut tidak hanya mampu mengelola administrasi pemerintahan, tetapi juga membangun koordinasi efektif antara dinas, puskesmas, rumah sakit, pemerintah desa dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.Pengalaman Lapangan Menjadi BekalPengalaman Devi selama menjabat Plt. Kepala Dinas Kesehatan juga menjadi modal dalam menjalankan tugas barunya.Salah satu agenda yang ditangani adalah pelayanan kesehatan selama arus mudik dan balik Lebaran 2026.
Saat itu, Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Balai Kekarantinaan Kesehatan Pelabuhan Bakauheni dalam menyiapkan titik pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan pemudik.Devi juga terlibat dalam agenda penanggulangan tuberkulosis (TBC) serta sejumlah program kesehatan berbasis masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan pada Juni 2026 menempatkan penanggulangan TBC sebagai salah satu agenda yang membutuhkan pendekatan lintas sektor. Persoalan TBC tidak hanya berkaitan dengan aspek medis, tetapi juga berhubungan dengan kondisi sosial, lingkungan serta tempat tinggal masyarakat.
Pengalaman tersebut membuat ekspektasi publik terhadap kepemimpinan Devi semakin besar.Bukan Sekadar Pergantian JabatanPelantikan Devi Arminanto pada akhirnya bukan sekadar pergantian atau pengisian jabatan birokrasi.Kepala Dinas Kesehatan memiliki tanggung jawab besar terhadap kualitas pelayanan dasar masyarakat Lampung Selatan. Kebijakan yang diambil akan bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, merata dan berkualitas.
Arah pelayanan kesehatan daerah juga tidak semata berorientasi pada pengobatan. Upaya promotif dan preventif, kesehatan ibu dan anak, pencegahan penyakit, perbaikan gizi serta penguatan fasilitas pelayanan kesehatan harus tetap menjadi bagian penting dalam kebijakan pembangunan kesehatan.Karena itu, publik kini menunggu langkah dan gebrakan Devi Arminanto setelah resmi mengemban amanah tersebut.
Sejumlah indikator akan menjadi ukuran penting kepemimpinannya, mulai dari kualitas pelayanan puskesmas, ketersediaan obat, pemerataan tenaga kesehatan, keberlanjutan program imunisasi, pengendalian TBC dan penyakit berbasis lingkungan hingga transparansi serta ketepatan penggunaan anggaran kesehatan.
Pengalaman Devi sebagai pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menjadi modal untuk melanjutkan program yang telah berjalan sekaligus melakukan evaluasi terhadap berbagai program yang dinilai masih membutuhkan penguatan.
Kini tantangannya jelas: bagaimana menjadikan Dinas Kesehatan Lampung Selatan tidak hanya kuat secara kelembagaan, tetapi juga benar-benar terasa manfaatnya oleh masyarakat hingga tingkat desa.Sebab, keberhasilan kepemimpinan baru di sektor kesehatan pada akhirnya bukan diukur dari seberapa banyak program yang diluncurkan, melainkan dari seberapa nyata masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, merata, berkualitas dan tepat sasaran.
(RED)
