BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG WAH — Ada kabar baik dari Lampung. Angka kemiskinan turun, ekonomi terus bergerak, dan sejumlah indikator pembangunan menunjukkan arah yang lebih positif. Tetapi di balik kabar baik itu, masih ada satu pertanyaan yang tidak kalah penting: sejauh mana perbaikan tersebut benar-benar terasa sampai ke desa?
Pertanyaan itu menjadi relevan karena sebagian besar denyut ekonomi Lampung masih sangat dekat dengan wilayah perdesaan. Dari sawah, kebun, peternakan, perikanan sampai usaha rumahan, banyak aktivitas ekonomi masyarakat bermula dari desa. Persoalannya, ketika hasil produksi keluar dari desa dalam bentuk bahan mentah, nilai tambah yang lebih besar belum tentu ikut tinggal di sana.
Badan Pusat Statistik mencatat persentase penduduk miskin Lampung pada Maret 2026 turun menjadi 9,31 persen, dari 10 persen pada Maret 2025. Jumlah penduduk miskin juga turun menjadi sekitar 831,89 ribu orang. Di wilayah perdesaan, tingkat kemiskinan tercatat 10,41 persen, turun dari 10,88 persen pada September 2025.
Artinya, ada kemajuan. Tetapi angka tersebut juga menunjukkan bahwa pekerjaan rumah di desa masih cukup besar.Nah, di titik inilah kebijakan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mulai menarik untuk dilihat lebih jauh.
Pemerintah Provinsi Lampung tidak hanya ingin mengejar pembangunan dari atas, tetapi mulai mendorong desa menjadi salah satu titik penting penggerak ekonomi melalui Program DesaKu Maju.
Gagasannya cukup sederhana: potensi desa jangan hanya dilihat sebagai sesuatu yang harus diberi bantuan, tetapi sebagai sesuatu yang bisa dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi masyarakat.
Dan ini bukan sekadar slogan.Pemprov Lampung telah menyiapkan 30 desa sebagai pilot project DesaKu Maju pada 2026. Desa-desa tersebut diarahkan untuk mengembangkan usaha sesuai potensi masing-masing, mulai dari pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan hingga industri rumah tangga.
Desa juga didorong menyusun proposal usaha dan memperkuat data agar intervensi pembangunan tidak dilakukan secara asal-asalan.Kalau diterjemahkan ke bahasa yang lebih sederhana, pemerintah sedang mencoba mengubah pertanyaan dari “desa mau diberi apa?” menjadi “desa punya apa dan bagaimana potensi itu bisa menghasilkan?”Ini penting.
Sebab membangun ekonomi desa tidak cukup hanya dengan membuat jalan, memberikan bantuan atau menggelar pelatihan. Setelah infrastruktur tersedia, masyarakat tetap membutuhkan akses modal, pasar, teknologi, keterampilan, kelembagaan usaha dan kepastian bahwa produk mereka memiliki pembeli. Kalau semuanya berjalan sendiri-sendiri, hasilnya bisa kembali ke pola lama: produksi ada, tetapi nilai tambahnya pergi ke tempat lain.
Karena itu, konsep DesaKu Maju diarahkan untuk membangun ekosistem ekonomi desa. BUMDes dan kelembagaan ekonomi diperkuat, sumber daya manusia ditingkatkan, akses pembiayaan dan pemasaran dibuka, sementara berbagai pihak di luar pemerintah juga didorong ikut masuk dalam kolaborasi.
Dan kemudian muncul satu langkah yang membuat program ini semakin menarik: TNI ikut dilibatkan.Pada Jumat (21/8/2026), Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama para kepala daerah kabupaten/kota se-Lampung dan Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi menandatangani Kesepakatan Bersama Sinergi Pembangunan Daerah untuk mendukung Program DesaKu Maju.
Kalau hanya melihat foto penandatanganannya, tentu terlihat seperti agenda pemerintahan biasa. Tetapi substansinya justru berada pada pertanyaan yang lebih besar: bagaimana pemerintah daerah dan kekuatan kewilayahan bisa bekerja bersama agar program pembangunan tidak berhenti di meja birokrasi?
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan, kolaborasi tersebut bukan berarti TNI mengambil alih kewenangan pemerintah daerah.Pemerintah kabupaten dan kota tetap memiliki tanggung jawab dalam perencanaan, penetapan prioritas, program dan anggaran, termasuk pengendalian serta evaluasi pembangunan.
TNI hadir untuk memberikan dukungan sesuai tugas dan kewenangannya.“Sinergi ini bukan mengambil alih tugas bupati, bukan mengambil alih wewenang masing-masing, tetapi justru untuk memperkuat kapasitas kita agar mencapai tujuan bersama,” tegas Rahmat.
Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi juga menegaskan posisi tersebut. Menurutnya, TNI memiliki tugas membantu pembangunan di daerah dan program DesaKu Maju dapat menjadi ruang kolaborasi dengan satuan TNI di wilayah Lampung.Namun pemerintah daerah tetap menjadi leading sector pembangunan.
Jadi, sederhananya: Pemda yang menentukan arah dan kebijakan, TNI membantu di lapangan sesuai kewenangannya.Lalu apa yang hendak dikejar?Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur yang benar-benar berhubungan dengan aktivitas masyarakat.
Jalan desa, misalnya, bukan sekadar urusan aspal dan beton. Jalan yang baik berarti hasil pertanian lebih mudah keluar, biaya distribusi bisa ditekan dan mobilitas masyarakat menjadi lebih lancar.Dalam konteks itu, sinergi dengan TNI juga dapat dikaitkan dengan program pembangunan kewilayahan seperti TMMD maupun Karya Bakti TNI.
Bukan untuk menggantikan pekerjaan pemerintah daerah, tetapi untuk memperkuat dukungan terhadap pembangunan yang memang menjadi kebutuhan masyarakat.Tetapi kalau mau jujur, tantangan DesaKu Maju justru baru dimulai setelah semua seremoni selesai.
Sebab masyarakat tidak akan menilai program dari seberapa bagus konsepnya di atas kertas. Mereka akan melihat apakah jalan menjadi lebih baik, apakah hasil panen lebih mudah dijual, apakah usaha desa benar-benar menghasilkan, apakah anak muda mendapatkan keterampilan dan peluang kerja, serta apakah perputaran uang di desa semakin kuat.
Di sinilah 30 desa pilot project tadi akan menjadi semacam ruang pembuktian.Apakah desa mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya? Apakah BUMDes bisa benar-benar menjadi badan usaha yang hidup? Apakah produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas? Apakah bantuan dan program pemerintah bisa menghasilkan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan?
Pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih penting daripada sekadar berapa banyak program yang diluncurkan.Sebab Lampung sebenarnya tidak kekurangan potensi. Persoalannya adalah bagaimana potensi tersebut diolah menjadi nilai ekonomi yang lebih besar dan bagaimana nilai tersebut tidak hanya dinikmati oleh segelintir mata rantai perdagangan.
Kalau petani menanam, tetapi margin terbesar justru muncul jauh setelah produk meninggalkan desa, maka pekerjaan pembangunan belum benar-benar selesai.Kalau anak muda desa memiliki potensi, tetapi akhirnya harus pergi karena tidak menemukan peluang di daerahnya sendiri, maka pembangunan juga masih menyisakan persoalan.
Dan kalau BUMDes hanya hidup ketika ada program pemerintah, kemudian kembali sepi setelah program selesai, maka tujuan kemandirian ekonomi desa tentu belum tercapai.Karena itu, DesaKu Maju seharusnya tidak berhenti sebagai program pemerintah. Ia harus menjadi ujian apakah potensi lokal Lampung benar-benar bisa diubah menjadi kekuatan ekonomi masyarakat.
Kondisi kemiskinan yang membaik menjadi modal awal. Tetapi mempertahankan tren tersebut membutuhkan lebih dari sekadar angka yang turun. Dibutuhkan lapangan kerja, produktivitas, akses pasar, infrastruktur, investasi dan kegiatan ekonomi yang mampu bertahan dalam jangka panjang.
Di sinilah arah pembangunan yang didorong Rahmat Mirzani Djausal akan diuji.Bukan ketika Gubernur berdiri di podium. Bukan ketika dokumen kerja sama ditandatangani. Bukan pula ketika program diluncurkan dengan seremoni.Ujian sebenarnya justru ketika pemerintah turun melihat apakah masyarakat desa merasakan perubahan.
Kalau petani bisa memperoleh nilai tambah lebih besar, usaha masyarakat tumbuh, produk desa memiliki pasar, anak muda mendapatkan kesempatan dan aktivitas ekonomi semakin hidup, maka pembangunan dari desa mulai menemukan bentuknya.
Sebaliknya, kalau program berhenti pada dokumen, rapat dan laporan, masyarakat tentu akan kembali bertanya: apa yang berubah?Maka menarik menunggu bagaimana 30 desa pilot project DesaKu Maju berkembang sepanjang 2026. Apakah benar-benar menjadi contoh baru pembangunan berbasis potensi lokal, atau hanya menjadi daftar program lainnya.
Karena pada akhirnya, pembangunan Lampung tidak cukup hanya membuat angka kemiskinan turun. Tantangan berikutnya adalah membuat masyarakat naik kelas.Dan mungkin di situlah inti dari langkah Gubernur Rahmat Mirzani Djausal: membuat desa bukan lagi sekadar tempat pembangunan dilaksanakan, tetapi tempat pertumbuhan ekonomi benar-benar dimulai.
LAMPUNG WAH — SUARA ANDA, BERITA KAMI.
