BERAS MELIMPAH, HARGA MALAH MEROKET, TPID LAMSEL KETIDURAN

Kalianda, Lampung Wah – Kabupaten Lampung Selatan dikenal sebagai salah satu lumbung pangan andalan di Provinsi Lampung. Berulang kali diakui pemerintah daerah sendiri bahwa produksi beras di wilayah ini berjalan sangat baik, panen berlimpah, dan stok pangan seharusnya lebih dari cukup untuk kebutuhan warga setempat.

Logikanya sederhana: melimpahnya pasokan lokal seharusnya membuat harga beras stabil, bahkan cenderung ramah di kantong masyarakat. Namun kenyataan berbicara sebaliknya, dan mempertontonkan keganjilan yang sulit diterima akal sehat.

Data terbaru Indeks Perkembangan Harga (IPH) menunjukkan lonjakan drastis dari 0,93 persen pada minggu kedua September 2026, melesat tajam menjadi 1,34 persen pada pekan ini. Angka ini menempatkan Lampung Selatan di posisi keempat dengan tekanan inflasi tertinggi se-Lampung.

Yang paling menyakitkan dan memalukan: beraslah penyumbang terbesar kenaikan itu, menyumbang 0,61 persen dari total lonjakan harga—padahal beras itu tumbuh dan dipanen di tanah sendiri! Diikuti cabai rawit 0,47 persen dan cabai merah 0,20 persen.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, akhirnya angkat bicara dalam Rakornas secara daring Kamis (24/9). Ia mengakui kejanggalan ini, menduga ada hambatan distribusi, dan berjanji akan segera menganalisis masalah lalu berkoordinasi dengan Bulog.

Pertanyaan besarnya: Di mana saja TPID dan Sekda selama ini? Kenapa baru sadar setelah harga terlanjur melambung tinggi? Sebut saja begini: tim pengendali inflasi seolah terlelap saat masalah merayap pelan-pelan. Padahal gejalanya pasti sudah ada jauh sebelumnya.

Masalah distribusi bukan rahasia baru, sering jadi penyakit klasik penyaluran pangan. Mengapa tidak dicek, dipantau, dan diperbaiki sejak awal? Mengapa harus menunggu angka IPH memerah dan membebani rakyat baru sibuk berjanji “akan menyelidiki”?

Ini bukti nyata kelambatan, ketidaksiapan, dan lemahnya kewaspadaan yang sangat disayangkan dari birokrasi tertinggi di daerah ini.

Belum lagi ada catatan mencengangkan lain: data yang dipakai untuk menilai harga di Lampung Selatan masih mengacu pada harga di Bandar Lampung, bukan hasil pantauan langsung di pasar-pasar Kalianda, Palas, atau kecamatan lain di wilayah sendiri.

Bagaimana mungkin bisa mengambil keputusan tepat kalau datanya saja belum mencerminkan kenyataan di lapangan? Apakah TPID dan Sekda malas turun langsung memantau kondisi nyata di daerahnya sendiri?

Beban rakyat makin berat bukan cuma soal beras. Kelompok kebutuhan lain juga melonjak liar: biaya perawatan pribadi dan jasa melonjak hingga 9,56 persen, makanan, minuman dan tembakau 5,75 persen, serta transportasi 4,87 persen.

Ini tanda jelas bahwa pengendalian harga di Lampung Selatan nyaris berjalan di tempat, bahkan boleh dibilang tertinggal jauh dari kebutuhan masyarakat. Kami yakin Pemkab dan Sekda punya kemampuan untuk memperbaiki ini semua.

Tapi warga sudah muak hanya dengan janji manis, rencana rapat, atau kata-kata “akan dikaji”.

Rakyat butuh aksi nyata, sekarang juga! Bangunlah dari tidur panjangnya, TPID dan Sekda Lampung Selatan! Jangan biarkan potensi besar daerah ini malah jadi beban bagi warganya sendiri. Perbaiki pemantauan, benahi jalur distribusi, dan buktikan bahwa kalian bekerja sungguh-sungguh demi kesejahteraan rakyat, bukan sekadar duduk menunggu laporan masuk.

Lampung Wah – Suara Anda Berita Kami