Galang Putra Rahman Resmi Jadi Wabup Way Kanan, Mirza Titip Pesan: Jangan Sekadar Kompak, Rakyat Harus Merasakan!

Bandar Lampung, Lampung Wah — Setelah lebih dari setahun kursi Wakil Bupati Way Kanan kosong, kini pemerintahan Kabupaten Way Kanan kembali memiliki pasangan kepemimpinan lengkap. M. Galang Putra Rahman resmi dilantik sebagai Wakil Bupati Way Kanan untuk sisa masa jabatan 2025–2030 oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal di Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Jumat (30/10/2026).

Pelantikan ini sekaligus membuka babak baru bagi pemerintahan Kabupaten Way Kanan di bawah kepemimpinan Bupati Ayu Asalasiyah bersama wakilnya yang baru. Namun, pesan Gubernur Mirza cukup jelas: jangan sampai kekompakan hanya terlihat saat berdiri berdampingan di acara resmi, sementara pekerjaan pemerintahan berjalan sendiri-sendiri.

Mirza mengingatkan bahwa bupati dan wakil bupati merupakan satu kesatuan kepemimpinan. Keduanya harus membangun komunikasi yang baik, menjaga keharmonisan, serta menyepakati pembagian tugas secara jelas agar penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan tumpang tindih.

“Bupati dan wakil bupati adalah satu kesatuan kepemimpinan. Jaga keharmonisan, bangun komunikasi yang baik, sepakati pembagian tugas yang jelas sejak awal sesuai peraturan perundang-undangan,” pesan Mirza.

Kekosongan jabatan wakil bupati terjadi sejak Ayu Asalasiyah dilantik menjadi Bupati Way Kanan pada 10 Juni 2025. Pengisian jabatan kemudian dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Kabupaten Way Kanan pada 17 September 2026.

Hasil pemilihan tersebut disahkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3264 Tahun 2026 sebagai dasar pengangkatan Galang untuk melanjutkan sisa masa jabatan hingga 2030.

Tak hanya urusan keharmonisan kepemimpinan, Gubernur Mirza juga menitipkan tiga tanggung jawab penting kepada wakil bupati yang baru. Mulai dari membantu pembinaan aparatur sipil negara (ASN), menjaga integritas pemerintahan dari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang, hingga turun langsung mendengarkan aspirasi masyarakat sampai tingkat kampung.

Pesan tersebut menjadi penting mengingat keberhasilan pemerintahan daerah tidak cukup diukur dari banyaknya program, rapat koordinasi, ataupun dokumen perencanaan. Ukuran akhirnya tetap pada kualitas pelayanan publik dan perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.

Di sektor pembangunan, Mirza meminta Pemerintah Kabupaten Way Kanan memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung serta menyelaraskan program daerah dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional.

Potensi pertanian dan perkebunan Way Kanan juga menjadi perhatian. Menurut Mirza, peningkatan produksi komoditas saja belum cukup apabila hasil pertanian masyarakat masih sebatas dijual sebagai bahan mentah tanpa pengolahan yang mampu menghasilkan nilai tambah.

Karena itu, pengembangan industri pengolahan, penguatan ekonomi berbasis komoditas lokal, serta optimalisasi peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dinilai perlu diperhatikan. Tujuannya agar hasil produksi masyarakat tidak hanya menggerakkan perdagangan, tetapi juga membuka peluang ekonomi dan meningkatkan pendapatan petani.

Gubernur juga meminta pemerintah kabupaten mendukung program prioritas nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan memastikan kualitas makanan, standar operasional, dan pengawasan pelaksanaan tetap diperhatikan.

Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan yang sama, Purnama Wulan Sari Mirza melantik Sasa Chalim Nur Syajarotuddur sebagai Ketua TP PKK, Ketua Tim Pembina Posyandu, dan Ketua Dekranasda Kabupaten Way Kanan untuk masa bakti 2025–2030.

Ketiga lembaga tersebut diharapkan berperan dalam pemberdayaan keluarga, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat melalui enam standar pelayanan minimal Posyandu, serta pelestarian dan pengembangan kerajinan daerah.

Kini, dengan terisinya jabatan wakil bupati, masyarakat Way Kanan tentu memiliki harapan terhadap pemerintahan yang lebih solid dan mampu bekerja lebih efektif.

Sebab, kekompakan bupati dan wakil bupati bukan sekadar persoalan hubungan personal ataupun pembagian kursi dan kewenangan. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana keduanya memastikan pembangunan berjalan, pelayanan publik membaik, potensi daerah berkembang, dan kebutuhan masyarakat tidak berhenti menjadi bahan pembicaraan dalam forum pemerintahan.

Ujungnya sederhana: masyarakat tidak membutuhkan sekadar dua pemimpin yang terlihat kompak, tetapi kepemimpinan yang hasil kerjanya benar-benar terasa sampai ke kampung-kampung.

Lampung Wah – Suara Anda Berita Kami