Sengkarut Proyek Pasar Tematik Rp 68 Miliar, Nama PPK Salaffudin di Pusaran Dugaan Korupsi
- account_circle lampungwah99@gmail.com
- calendar_month Sabtu, 13 Sep 2025
- visibility 5
- comment 0 komentar
- print Cetak
Sengkarut Proyek Pasar Tematik Rp 68 Miliar, Nama PPK Salaffudin di Pusaran Dugaan Korupsi
LAMPUNG BARAT – Proyek ambisius Pasar Tematik Wisata senilai lebih dari Rp 68 miliar di Lampung Barat kini terancam menjadi monumen korupsi. Digagas sebagai ikon baru, proyek yang didanai APBD 2024 ini justru sarat dengan kejanggalan fatal, mulai dari modus pemecahan paket hingga nilai kontrak yang melebihi anggaran, menyeret nama-nama pejabat penting yang saat itu memegang kendali.
Proyek yang berada di bawah tanggung jawab dua instansi, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopkoperindag) serta Dinas Pariwisata, kini menjadi sorotan publik. Alih-alih transparan, proyek raksasa ini sengaja dipecah menjadi belasan paket, sebuah praktik yang diduga kuat untuk menghindari lelang ketat dan mengatur pemenang.
Data lelang menunjukkan pola yang tidak wajar. Proyek fisik dipecah menjadi tujuh area, ditambah paket pematangan lahan dan konsultansi. Analisis mendalam mengungkap efisiensi anggaran yang sangat rendah di hampir semua paket, menjadi indikator kuat adanya kolusi atau pengaturan harga antar peserta lelang.
Berikut adalah rincian paket-paket utama yang paling mencurigakan:
Kejanggalan paling fatal ditemukan pada paket Pembangunan Pasar Tematik Area 2. Nilai kontrak yang disetujui sebesar Rp 7.506.405.981, secara mengejutkan lebih tinggi dari HPS yang ditetapkan, yakni Rp 7.500.000.000.
Secara aturan, penawaran yang melebihi HPS seharusnya otomatis gugur. Lolosnya kontrak ini menjadi bukti lemahnya kontrol dan dugaan kuat adanya intervensi. Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Salaffudin, S.IP, M.IP, adalah orang yang paling bertanggung jawab atas validasi dan pengesahan kontrak yang cacat hukum ini.
Rangkaian fakta ini mengindikasikan adanya praktik KKN yang terstruktur. Aparat Penegak Hukum, baik Kejaksaan Negeri maupun Polres Lampung Barat, didesak untuk segera melakukan penyelidikan tanpa pandang bulu. Audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mutlak diperlukan untuk mengungkap potensi kerugian negara.
Publik menanti keberanian aparat untuk membongkar skandal ini hingga ke akarnya dan memastikan bahwa puluhan miliar uang rakyat tidak menjadi bancakan koruptor, sekalipun para penanggung jawabnya telah berganti posisi.*RED
- Penulis: lampungwah99@gmail.com
Saat ini belum ada komentar